BAB I
PENDAHULUAN
Sekolah merupakan sebuah aktifitas besar yang di dalamnya
ada empat komponen yang saling berkaitan. Empat komponen yang dimaksud adalah
Staf Tata Laksana Administrasi, Staf Teknis Pendidikan didalamnya ada Kepala
Sekolah dan Guru, Komite sekolah sebagai badan independent yang membantu
terlaksananya operasional pendidikan, dan siswa sebagai peserta didik yang bisa
ditempatkan sebagai konsumen dengan tingkat pelayanan yang harus memadai.
Hubungan keempatnya harus sinergis, karena keberlangsungan operasioal sekolah
terbentuknya dari hubungan “simbiosis mutualis” keempat komponen tersebut
karena kebutuhan akan pendidikan demikian tinggi, tentulah harus dihadapi
dengan kesiapan yang optimal semata-mata demi kebutuhan anak didik. Berkaitan
dengan upaya mewujudkan tujuan tersebut, seringkali timbul beberapa masalah.
Masalah-masalah itu dapat dikelompokan sesuai dengan tugas-tugas administratif
yang menjadi tanggung jawab administrator sekolah. Diantaranya adalah tugas
yang dikelompokan menjadi substansi perlengkapan dan sistem keuangan sekolah.
Manajemen sekolah akan efektif dan efisien apabila didukung
oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah,
kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa,
kemampuan dan commitment (tanggung jawab terhadap tugas) tenaga kependidikan
yang handal, dan semuanya itu didukung sarana-prasarana yang memadai untuk
mendukung kegiatan belajar-mengajar, dana yang cukup untuk menggaji staf sesuai
dengan fungsinya, serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Bila salah satu hal
diatas tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak berfungsi sebagaimana
mestinya, maka efektivitas dan efisiensi pengelolaan sekolah kurang optimal.
Dengan demikian harus ada keseimbangan antara komponen-komponen diatas. Untuk
mencapai keseimbangan tersebut, diperlukan pengelola yang mengerti dan memahami
prinsip-prinsip dalam pegelolaan sarana prasarana sekolah untuk tercapainya
tujuan pendidikan tertentu.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Sarana dan
Prasarana Pendidikan
Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan
dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Dalam
pendidikan misalnnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga,
ruang dan sebagainya. Sedangkan sarana pendidikan adalah semua perangkat
peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses
pendidikan di sekolah, seperti: ruang, buku, perpustakaan, labolatorium dan
sebagainya.
Sedangkan
menurut keputusan menteri P dan K No.079/1975, sarana pendidikan terdiri dari 3
kelompok besar yaitu:
- Bangunan dan perabot sekolah.
- Alat pelajaran yang terdiri dari pembukauan dan alat-alat peraga dan labolatarium.
- Media pendidikan yang dapat dikelompokan menjadi audiovisual yang menguanakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil.
Adapun
yang bertanggungjawab tentang sarana dan prasarana pendidikan adalah para
pengelola administrasi pendidikan. Secara mikro atau sempit maka kepala sekolah
bertanggung jawab masalah ini, seperti :
- Hubungan antara peralatan dan pengajaran dengan program pengajaran.
- Tanggung jawab kepala sekolah dan kaitannya dengan pengurusan dan prosedur
- Beberapa pedoman administrasi peralatan
- Administrasi gedung dan perlengkapan sekolah
Dari beberapa uraian diatas, manajemen sarana dan prasarana
pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua
sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien.( Bafadal,2003).
Definisi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu
didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah.
Pengelolaan itu dimaksudkan agar dalam menggunakan sarana dan prasarana di
sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan
prasarana merupakan kegiatan yang amat penting di sekolah, karena keberadaannya
akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran disekolah.
Dalam mengelola sarana dan prasarana di sekolah dibutuhkan
suatu proses sebagaimana terdapat dalam manajemen yang ada pada umumnya, yaitu
: mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemeliharaan dan pengawasan.
Apa yang dibutuhkan oleh sekolah perlu direncanakan dengan cermat berkaitan
dengan sarana dan prasarana yang mendukung semua proses pembelajaran. Sarana
pendidikan ini berkaitan erat dengan semua perangkat, peralatan, bahan dan
perabot yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan
prasarana pendidikan berkaitan dengan semua perangkat kelengkapan dasar yang
secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah
seperti ; ruang, perpustakaan, kantor sekolah, UKS, ruang osis, tempat parkir,
ruang laboratorium, dll.
2.2 Tujuan Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan
Secara umum, tujuan manajemen sarana prasarana pendidikan
adalah memberi layanan secara profesional di bidang sarana prasarana pendidikan
dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien.
Secara rinci tujuannya adalah sebagai berikut :
- Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Dengan perkataan ini, melalui manajemen perlengkapan pendidikan di harapkan semua perlengkapan yang di dapatkan oleh sekolah adalah serana dan serana pendidikan yang berkualitas tnggi, sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan dengan dana yang efisien.
- Untuk mengupayakan pemakaian sarana prasarana sekolah secara tepat dan efisien.
- Untuk menupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, sehingga keberadaannya selalu dan kondisi siap pakai setiap di perlukan oleh semua personel sekolah.
2.3
Prinsip-Prinsip Manajemen
Sarana dan Prasarana Pendidikan
Agar tujuan-tujuan manajemen perlengkapan bisa tercapai ada
beberapa prinsip yang perlu di perhatikan dalam mengelola perlengkapan di
sekolah, prinsip-prinsip yang dimaksud adalah :
1.
Prinsip Pencapaian Tujuan
Pada dasarnya manajemen perlengkapan sekolah di lakukan
dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam keadaan kondisi siap pakai.
Oleh sebab itu, manajemen perlengkapan sekolah dapat di katakan berhasil
bilaman fasilitas sekolah itu selalu siap pakai setiap saat, pada setiap
seorang personel sekolah akan menggunakannya.
2.
Prinsip Efisiensi
Dengan prinsip efisiensi semua kegiatan pengadaan sarana dan
prasarana sekolah di lakukan dengan perencanaan yang hati, sehingga bisa
memperoleh fasilitas yang berkualitas baik dengan harga yang relatif murah.
Dengan prinsip efisiensi berarti bahwa pemakaian semua fasilitas sekolah
hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mengurangi
pemborosan. Maka perlengkapan sekolah hendaknya di lengkapi dengan petunjuk
teknis penggunaan dan pemeliharaannya. Petunjuk teknis tersebut di
komunikasikan kepada semua personil sekolah yang di perkirakan akan
menggunakannya. Selanjutnya, bilaman di pandang perlu, di lakukan pembinaan
terhadap semua personel.
3.
Prinsif Administratif
Di Indonesia terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan
yang berkenaan dengan sarana dan prarana pendidikan sebagai contoh adalah
peraturan tentang inventarisasi dan penghapusan perlengkapan milik negara.
Dengan prinsip administratif berarti semua perilaku pengelolaan perlengkapan
pendidikan di sekolah itu hendaknya selalu memperhatikan undang-undang,
peraturan, instruksi, dan pedoman yang telah di berlakukan oleh pemerintah.
Sebagai upaya penerapannya, setiap penanggung jawab pengelolaan perlengkapan
pendidikan hendaknya memahami semua peraturan perundang-undangan tersebut dan
menginformasikan kepada semua personel sekolah yang di perkirakan akan
berpartisipasi dalam pengelolaan perlengkapan pendidikan.
4.
Prinsip Kejelasan Tanggung Jawab
Di Indonesia tidak sedikit adanya kelembagaan pendidikan
yang sangat besar dan maju. Oleh karena besar, sarana dan prasarananya sangat
banyak sehingga manajemennya melibatkan banyak orang. Bilaman hal itu terjadi
maka perlu adanya pengorganisasian kerja pengelolaan perlengkapan pendidikan.
Dalam pengorganisasiannya, semua tugas dan tanggung jawab semua orang yang
terlibat itu perlu dideskripsikan dengan jelas.
5.
Prinsip Kekohesifan
Dengan prinsip kekohesfan berarti manajemen perlengkapan
pendidikan di sekolah hendaknya terealisasikan dalam bentuk proses kerja
sekolah yang sangat kompak. Oleh kerena itu, walaupun semua orang yang terlibat
dalam pengelolaan perlengkapan itu telah memiliki tugas dan tanggung jawab
masing-masing, namun antara satu dengan yang lainnya harus selalu bekerja sama
dengan baik.
2.4 Proses-Proses Manajemen
Sarana dan Prasarana Pendidikan
Sebelum telah ditegaskan bahwa manajemen sarana dan prasarana sekolah merupakan proses
kerjasama pendayagunaan semua perlengkapan sekolah secara efektif dan efisien.
Satu hal yang perlu di pertegas dalam definisi tersebut adalah bahwa manajemen
sarana prasarana sekolah merupakan suatu proses pendayagunaan yang sasarannya
adalah perlengkapan pendidikan, seperti perlengkapan sekolah, perlengkapan
perpustakaan, media pengajaran, dan perlengkapan lainnya, manajeman
perlengkapan sekolah itu terwujud sebagai suatu proses yang terdiri atas
langkah-langkah tertentu secara sistematis. Secara
sederhana manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah mencakup
kegiatan-kegiatan pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan pemeliharaan,
inventarisasi, dan penghapusan sarana dan prasarana pendidika. Dalam makalah
ini tentu tidak mungkin membahasnya secara keseluruhan dan rinci. Berikut ini
hanya dibahas tiga hal sangat penting, yaitu: (1) pengadaan sarana dan
prasarana; (2) pemeliharaan sarana dan prasarana; (3) penghapusan sarana dan
prasarana sekolah.
Akhir- akhir ini banyak sekali uraian tentang
langkah-langkah manajemen sarana prasarana sekolah sebagaimana di kemukakan
oleh para teoritisi penggelolaan perlengkapan pendidikan. Stoops dan Johnson
(1967) pernah menggungkapkan bahwa langkah-langkah manajemen sarana prasarana
pendidikan itu meliputi analisis kebutuhan, analisis anggaran, seleksi,
penetapan kebutuhan, pembelian, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian,
pemakaian, inventarisasi dan pemeliharaan. Sementara pakar manajemen pendidikan
lainnya menyimpulkan bahwa manajemen sarana prasarana pendidikan disekolah itu
meliputi analisis dan penyusunan kebutuhan, pengadaan, penyaluran, pemakaian
dan pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan.
Kegiatan seperti analisis dan penyusunan kebutuhan,
pembelian, penerimaan perlengkapan sekolah yang pada dasarnya dilakukan oleh
pengelola perlengkapan pendidikan sebagai perencanaan pengadaan perlengkapan.
Oleh karena itu, semua kegiatan tersebut dapat dikategorikan dengan pengadaan
perlengkapan pendidikan. Begitu perlengkapan sekolah yang diadakan itu
diterima, lalu semuanya disimpan untuk di distribusikan kepada unit-unit yang
akan memakainya. Sementara dipakai, semua perlengkapan sekolah hendaknya selalu
dipelihara, sehingga secara keseluruhan dalam keadaan siap pakai. Selanjutnya
secara periodik semua perlengkapan sekolah tersebut di inventarisasikan.
Apabila dalam inventarisasinya ternyata ada sejumlah perlengkapan yang sudah
tidak layak pakai maka perlu dilakukan penghapusan. Pada gilirannya nanti,
semua hasil inventarisasi dan penghapusan tersebut dijadikan analisis kebutuhan
untuk pengadaan perlengkapan sekolah pada masa berikutnya.
1.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Pengadaan sarana dan prasarana
sekolah biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan
pendidikan program
sekolah,
menggantikan barang-barang yang rusak, hilang, di hapuskan, atau sebab-sebab
lain yang dapat di pertanggung jawabkan. Dengan pengadaan tersebut diharapkan
dapat menjaga tingkat persediaan barang setiap tahun anggaran mendatang.
Berkenaan dengan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah ada tiga
hal yang perlu dipahami. Pertama, bahwa pengadaan sarana dan prasarana
pendidikan di sekolah harus melalui perencanaan yang hati-hati. Kedua,
bahwa banyak cara dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di
sekolah. Ketiga, bahwa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan
di sekolah harus diadministrasikan dengan tertib, sehingga semua pegeluaran
uang yang berkenaan dengan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di
sekolah itu dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Pemerintah, Yayasan
Pembina, maupun masyarakat.
- Perencanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah
Pengadaan sarana dan prasarana sekolah seharusnya di rencanakan dengan
hati-hati sehingga semua pengadaannya selalu sesuai dengan, atau memenuhi kebutuhan pengadaan
sarana dan prasarana sekolah.
Perencanaan
pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu
proses memikirkan dan menetapkan program pengadaan fasilitas sekolah, baik yang
berbentuk sarana maupun prasarana pendidikan di masa yang akan datang untuk
mencapai tujuan tertentu. Soekarno (1987) mendeskripsikan langkah-langkah
perencanaan pengadaan perlengkapan pendidikan di sekolah sebagai berkut:
- Menempuh semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja dan atau menginvestarisasi kekurangan perlengkapan sekolah.
- Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu, misalnya untuk satu triwula atau satu tahun ajaran.
- Memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya.
- Memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang tersedia. Apabila dana yang tersedia tidak mencukupi untuk pengadaan semua kebutuhan itu, maka perlu dilakukan seleksi terhadap semua kebutuhan perlengkapan yang telah direncanakan dengan melihat urgensi setiap perlengkapan yang dibutuhkan. Semua perlengkapan yang urgen segera didaftar.
- Memadukan rencana (daftar) kebutuhan perlengkapan yang urgen dengan dana atau anggaran yang tersedia, maka perlu dilakukan seleksi lagi dengan cara membuat skala prioritas.
- Penetapan rencana pengadaan akhir.
Bahwa perencanaan pengadaan sarana dan
prasarana pendidikan di sekolah itu tidak mudah. Perencanaan pengadaan sarana
dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan di masa yang akan datang dan
bagaimana pengadaannya secara sistematis, rinci, teliti berdasarkan informasi
yang realistik tentang kondisi sekolah.
b.
Cara Pengadaan
Sarana dan Prasarana Pendidikan
Pengadaan perlengkapan pendidikan pada dasarnya merupakan
upaya merealisasikan rencana pengadaan perlengkapan yang telah di susun
sebelumnya. Sering kali sekolah mendapat bantuan sarana dan prasarana pendidikan dari Pemerintah, dalam hal ini Departemen
Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi, dan Dinas Pendidikan
Nasional Kota/Kabupaten.
Dalam kaitan itu ada beberapa cara yang
ditempuh untuk mendapatkan perlengkapan yang dibutuhkan di sekolah, yaitu
sebagai berikut:
- Pengadaan perlengakapan dengan cara membeli, baik secara langsung di Pabrik, di Toko, maupun melalui pemesanan terlebih dahulu.
- Pengadaan perlengkapan dengan cara mendapatkan hadiah atau meminta sumbangan kepada orang tua murid, lembaga-lembaga sosial tertentu yang tidak mengikat.
- Pengadaan perlengkapan dengan cara tukar menukar barang lebih yang dimiliki sekolah dengan barang lain yang belum dimiliki sekolah.
- Pengadaan perlengkapan dengan cara meminjam/menyewa.
- Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan
Secara definitif, inventarisasi dapat
diartikan sebagai pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara
sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau
pedoman-pedoman yang berlaku.
Kegiatan inventarisasi sarana dan
prasarana pendidikan meliputi dua kegiatan, yaitu pertama,
kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan dan pembuatan kode barang;
dan kedua kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan laporan.
- Pencatatan sarana dan prasarana sekolah :
- Buku Penerimaan Barang.
- Buku Pembelian Barang.
- Buku Induk Inventaris.
- Buku Golomgan Invevtaris.
- Buku Bukan Iventaris.
- Buku (Kartu) Stok Barang
- Pembuatan kode khusus untuk perlengkapan yang tergolong barang inventaris. Caranya dengan membuat kode barang dan menempelkannya atau menuliskannya pada badan barang perlengkapan yang tergolong sebagai barang investaris. Kode barang adalah sebuah tanda yang menunjukkan pemilikan barang. Kode tersebut pada badan barang perlengkapan yang sekiranya mudah dibaca dan dilihat. Tujuan pembuatan dan penulisan kode tersebut adalah untuk memudahkan semua pihak dalam mengenal kembali semua perlengkapan disekolah, baik ditinjau dari kepemilikan, penanggung jawab, maupun jenis dan golongannya. Biasanya kode barang itu berbentuk angka atau numerik yang menunjukkan departemen, lokasi, sekolah, dan barang.
- Semua perlengkapan pendidikan disekolah yang tergolong barang inventaris harus dilaporkan. Laporan tersebut seringkali disebut dengan istilah laporan mutasi barang. Pelaporan dilakukan dalam periode tertentu, misalnnya sekali dalam satu triwulan. Dalam satu tahun ajaran misalnnya, pelaporan dilakukan disetiap bulan Juli, oktober, Januari dan April tahun berikutnya.
2.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Ada beberapa macam pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan di sekolah ditinjau dari sifat maupun waktunya.
- Ditinjau dari sifatnya ada empat macam pemeliharaan sarana prasarana pendidikan di sekolah. Keempat macam pemeliharaan tersebut:
- Pemeliharaan perlengkapan bersifat pengecekan
- Pemeliharaan yang bersifat pencegahan
- Pemeliharaan yang bersifat perbaikan ringan
- Perbaikan berat
- Ditinjau dari waktu pemeliharaannya ada dua macam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah:
- Pemeliharaan sehari-hari, Sepeti menyapu, mengepel lantai, membersihkan pintu.
- Pemeliharaan berkala, misalnya pengontrolan genting, pengapuran tembok
3.
Penghapusan Sarana
dan Prasarana Pendidikan
Secara defenitif, penghapusan sarana dan prasarana
pendidikan adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik lambaga (bisa juga
milik negara) dari daftar inventaris dengan cara berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sebagai salah satu aktivitas dalam pengelolaan
sarana prasarana pendidikan, penghapusan bertujuan untuk:
- Mencegah dan atau membatasi kerugian yang lebih besar sebagai akibat pengeluaran dana untuk perbaikan perlengkapan yang rusak.
- Mencegah terjadinya pemborosan biaya pengamanan perlengkapan yang tidak berguna lagi.
- Membebaskan lembaga dari tanggungjawab pemeliharaan dan pengamanan.
- Meringankan beban inventarisasi.
Kepala sekolah memiliki untuk melakukan penghapusan
terhadap perlengkapan sekolah. Namun perlengkapan yang akan dihapus harus
memenuhi persyaratan-persyaratan penghapusan. Demikian pula prosedurnya
harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barang-barang
yang memenuhi syarat untuk dihapus adalah:
- Barang-barang dalam keaadan rusak berat sehingga tidak dapat manfaatkan lagi
- Barang-barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan
- Barang-barang kuno yang penggunaannya tidak efisien lagi
- Barang-barang yang terkena larangan
- Barang-barang yang mengalami penyusutan diluar kekuasaan pengurus barang
- Barang-barang yang pemeliharaan tidak seimbang dengan penggunaannya
- Barang-barang yang berlebihan dan tidak digunakan lagi
- Barang-barang yang dicuri
- Barang-barang yang diselewengkan
- Barang-barang yang terbakar atau musnah akibat adanya bencana alam
4.
Pendistribusian Sarana Prasarana
Sekolah
Penditribusian atau penyaluran perlengkapan merupakan
kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau
orang-orang yang membutuhkan barang itu. Dalam prosesnya ada 3 hal yang harus
di perhatikan yaitu ketepatan barang yang di sampaikan, baik jumlah maupun
jenisnya; ketepatan sasaran penyampaiannya, ketepatan kondisi barang yang di
salurkan. Dalam rangka itu paling tidak 3 langkah yang sebaiknya di tempuh pleh
bagian penanggung jawab penyimpanan atau penyaluran, yaitu :
- Penyusunan alokasi barang;
- Pengiriman barang;
- Penyerahan barang.
Untuk dapat di katakan berjalan secara efektif, dalam
pendistribusian harus memenuhi beberapa asas pendistribusian. Ada beberapa asas
pendistribusian yang perlu di perhatikan,yaitu :
- Asas ketepatan
- Asas kecepatan
- Asas keamanan
- Asas ekonomi
2.5 Pengertian Manajemen
Keuangan Pendidikan
Manajemen keuangan adalah sumber daya yang diterima yang
akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Manajemen keuangan
dimaksudkan sebagai suatu manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan.
Menurut
Jones (1985), manajemen keuangan meliputi:
- Perencanaan financial, yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematik tanpa efek samping yang merugikan.
- Pelaksanaan (implenmentation involves accounting), yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat.
- Evaluasi, yaitu proses penilaian terhadap pencapaian tujuan.
2.6 Tujuan Manajemen Keuangan
Pendidikan
Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan
kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara
transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara
efektif dan efisien. Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah:
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah.
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah.
- Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas
kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang
menguasai dalam pembukuan dan pertanggung-jawaban keuangan serta
memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2.7
Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Pendidikan
Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah
prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan
dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan
akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat
penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu
transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
1.
Transparansi
Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang
manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga
pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya
keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan
sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya
harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk
mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan
dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh
program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan
kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan
warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam
memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Beberapa informasi keuangan yang
bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana
anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan
pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa
saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang
tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua
siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah
kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.
2.
Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh
orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk
mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam
manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang
telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan
uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang
tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat
terbangunnya akuntabilitas, yaitu
- adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah.
- adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
- adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.
3.
Efektivitas
Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang
telah ditetapkan. Garner(2004) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi,
karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi
sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga.
Effectiveness ”characterized by qualitative outcomes”. Efektivitas lebih
menekankan pada kualitatif outcomes. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi
prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk
membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan
kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
4.
Efisiensi
Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan.
Efficiency ”characterized by quantitative outputs” (Garner,2004). Efisiensi
adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (out put)
atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu,
biaya. Menurut Depdiknas (2000) bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan
pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan,
pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Dengan demikian, manajemen
keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan
sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban
keuangan sekolah. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal:
- Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya : Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan.
- Dilihat dari segi hasil : Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.
2.8
Tugas Manajer Keuangan Pendidikan
Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan menganut asas
pemisahan tugas antara fungsi Otorisator, Ordonator, dan Bendaharawan.
Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang
mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat
yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala
tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan.
Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan,
dan pengeluaran uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan
pertanggungjawaban.
Kepala Sekolah, sebagai manajer, berfungsi sebagai
Otorisator dan dilimpahi fungsi Ordonator untuk memerintahkan pembayaran.
Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi Bendaharawan karena berkewajiban
melakukan pengawasan ke dalam. Sedangkan Bendaharawan, di samping mempunyai
fungsi-fungsi Bendaharawan, juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak
atas pembayaran. Manajer keuangan sekolah berkewajiban untuk menentukan
keuangan sekolah, cara mendapatkan dana untuk infrastruktur sekolah serta
penggunaan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan sekolah. Tugas manajer
keuangan antara lain:
- Manajemen untuk perencanaan perkiraan.
- Manajemen memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaannya
- Manajemen kerjasama dengan pihak lain
- Penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya
Seorang manajer keuangan harus mempunyai pikiran yang
kreatif dan dinamin. Hal ini penting karena pengelolaan yang dilakukan oleh
seorang manajer keuangan berhubungan dengan masalah keuangan yang sangat
penting dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah. Adapun yang harus dimiliki oleh
seorang manajer keuangan yaitu strategi keuangan. Strategi tersebut antara
lain:
- Strategic Planning
Berpedoman
keterkaitan antara tekanan internal dan kebutuhan ekternal yang datang dari
luar. Terkandung unsur analisis kebutuhan, proyeksi, peramalan, ekonomin dan
financial.
- Strategic Management
Upaya
mengelolah proses perubahan, seperti: perencanaan, strategis, struktur
organisasi, kontrol, strategis dan kebutuhan primer.
- Strategic Thinking
Sebagai
kerangka dasar untuk merumuskan tujuan dan hasil secara berkesinambungan.
2.9 Proses Manajemen Keuangan
Pendidikan
Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang
menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar bersama komponen komponen
lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan
biaya. Dalam tataran pengelolaan Vincen P Costa (2000 : 175) memperlihatkan
cara mengatur lalu lintas uang yang diterima dan dibelanjakan mulai dari
kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan
penyampaian umpan balik. Kegiatan perencanaan menentukan untuk apa, dimana,
kapan dan beberapa lama akan dilaksanakan, dan bagaimana cara melaksanakannya.
Kegiatan pengorganisasian menentukan bagaimana aturan dan tata kerjanya.
Kegiatan pelaksanaan menentukan siapa yang terlibat, apa yang dikerjakan, dan
masing-masing bertanggung jawab dalam hal apa. Kegiatan pengawasan dan
pemeriksaan mengatur kriterianya, bagaimana cara melakukannya, dan akan
dilakukan oleh siapa. Kegiatan umpan balik merumuskan kesimpulan dan
saran-saran untuk kesinambungan terselenggarakannya Manajemen Operasional
Sekolah.
Muchdarsyah Sinungan menekankan pada penyusunan rencana
(planning) di dalam setiap penggunaan anggaran. Langkah pertama dalam penentuan
rencana pengeluaran keuangan adalah menganalisa berbagai aspek yang berhubungan
erat dengan pola perencanaan anggaran, yang didasarkan pertimbangan kondisi
keuangan, line of business, keadaan para nasabah/konsumen, organisasi
pengelola, dan skill para pejabat pengelola.
Proses
pengelolaan keuangan di sekolah meliputi:
- Perencanaan anggaran Sekolah
Kepala Sekolah hendaknya mengetahui sumber-sumber dana
yang merupakan sumberdaya sekolah. Sumber dana tersebut antara lain meliputi:
- Anggaran rutin
- Dana Penunjang Pendidikan (DPP)
- Subsidi Bantu Penyelenggaraan Pendidikan (SBPP)
- Bantuan Operasional dan Perawatan (BOP)
- Badan Pembantu Penyelenggaran Pendidikan (BP3)
- Donatur, Badan Usaha serta sumbangan lain-lain.
Ada juga sekolah yang mengembangkan penggalian dana dalam
bentuk:
- Amal Jariah
- Zakat Mal
- Uang Syukuran
- Amal Jum’at
- Pelaksanaan Anggaran Belanja Sekolah
Dalam mempergunakan anggaran, ada asas
yang lazim dijadikan pedoman yaitu asas umum pengeluaran negara, bahwa manfaat
penggunaan uang negara minimal harus sama apabila uang tersebut digunakan
sendiri oleh masyarakat. Asas ini tercermin dalam prisip-prinsip yang dianut
dalam pelaksanaan APBN seperti prinsip efisien, pola hidup sederhana dan
sebagainya.
Setiap melaksanakan kegiatan yang
memberatkan anggran belanja, ada ikatan-ikatan yang berupa:
pembatasan-pembatasan, larangan-larangan, keharusan-keharusan dan
prinsip-prinsip yang harus diperhatikan setiap petugas yang diberi wewenang dan
kewajiban mengelola uang negara.
Ketentuan yang berupa pembatasan dan
larangan-larangan terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pengelolaan keuangan negara. Antara lain: Undang-Undang Perbendaharaan
Negara pasal 24,28,30, yaitu pengeluaran yang melampaui kredit anggaran atau
tidak tersedia anggarannya, tidak boleh terjadi. Kredit-kredit yang disediakan
dalam anggaran tidak boleh ditambah baik langsung maupun tidak langsung karena
adanya keuntungan bagi negara. Barang-barang milik negara berupa apapun tidak
boleh diserahkan kepada mereka yang mepunyai tagihan terhadap negara.
Ketentuan-ketentuan tersebut pada hakikatnya mengacu pada hal yang sama yaitu
membatasi penggunaan anggaran oleh pemerintah dalam jumlah seperti yang
diterapkan tercantum dalam anggaran dan hanya untuk kegiatan seperti yang
dimaksud dalam kredit anggaran masing-masing (Widjanarko, Sahertian,
1996/1997). Selanjutnya penggunaan dana di sekolah sebagaimana telah dikemukan
diatas, dana rutin, DPP, BOP, dipergunakan sesuai dengan mata anggaran yang ditentukan.
Sedang untuk dana BP3 dan dana lainnya dipergunakan sesuai dengan yang
ditentukan juga.
- Penyelenggaraan Pembukaan dan Penyampaian Laporan
Pembukuan anggaran baik penerimaan
maupun pengeluaran harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar. Pembukuan
yang tertib, akan mudah diketahui perbandingan antara proyek baik fisik maupun
sumber daya manusia. Setiap saat pembukuan harus dapat menggambarkan mutasi
yang paling akhir. Dari pembukuan yang baik, tertib, teratur, lengkap dan “Up
To Date” akan dapat disajikan pelaporan yang baik, lengkap dan bermanfaat.
Penbuatan laporan secara teratur dan periodik dan dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentu yang berlaku.
- Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Sekolah
Pemeriksaan kas sewaktu-waktu dan
penutupan buku kas umum secara bulanan merupakan tanggungjawab kepala sekolah.
Pemeriksaan kas ini didasarkan pada buku kas umum yang dipergunakan oleh
bendaharawan untuk mencatat transaksi kas yang menjadi tanggungjawab kepala
sekolah.
2.10
Sumber – Sumber Manajemen Keuangan Pendidikan
1.
Dana dari Pemerintah
Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur Anggaran Rutin
dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk
setiap tahun ajaran. Dana ini lazim disebut dana rutin. Besarnya dana yang
dialokasikan di dalam DIK biasanya ditentukan berdasarkan jumlah siswa kelas I,
II dan III. Mata anggaran dan besarnya dana untuk masing-masing jenis
pengeluaran sudah ditentukan Pemerintah di dalam DIK. Pengeluaran dan
pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana rutin (DIK) harus benarbenar sesuai
dengan mata anggara tersebut. Selain DIK, pemerintah sekarang juga memberikan
dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana ini diberikan secara berkala yang
digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah.
2.
Dana dari Orang Tua Siswa
Pendanaan dari masyarakat ini dikenal dengan istilah iuran
Komite. Besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa
ditentukan oleh rapat Komite sekolah. Pada umumnya dana Komite terdiri atas :
- Dana tetap bulan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh orang tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah
- Dana incidental yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya satu kali selama tiga tahun menjadi siswa (pembayarannya dapat diangsur).
- Dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa terterntu yang dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya secara sukarela tanpa suatu ikatan apapun.
3.
Dana dari Masyarakat
Dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat
dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap
kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Sumbangan sukarela yang diberikan
tersebut merupakan wujud dari kepeduliannya karena merasa terpanggil untuk
turut membantu kemajuan pendidikan. Dana ini ada yang diterima dari perorangan,
dari suatu organisasi, dari yayasan ataupun dari badan usaha baik milik
pemerintah maupun milik swasta.
4.
Dana dari Alumni
Bantuan dari para Alumni untuk membantu peningkatan mutu
sekolah tidak selalu dalam bentuk uang (misalnya buku-buku, alat dan
perlengkapan belajar). Namun dana yang dihimpun oleh sekolah dari para alumni
merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari mereka yang merasa
terpanggil untuk turut mendukung kelancaran kegiatankegiatan demi kemajuan dan
pengembangan sekolah. Dana ini ada yang diterima langsung dari alumni, tetapi
ada juga yang dihimpun melalui acara reuni atau lustrum sekolah.
5.
Dana dari Peserta Kegiatan
Dana ini dipungut dari siswa sendiri atau anggota masyarakat
yang menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler,
seperti pelatihan komputer, kursus bahasa Inggris atau keterampilan lainnya.
6.
Dana dari Kegiatan Wirausaha Sekolah
Ada beberapa sekolah yang mengadakan kegiatan usaha untuk
mendapatkan dana. Dana ini merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan wirausaha
sekolah yang pengelolaannya dapatj dilakukan oleh staf sekolah atau para siswa
misalnya koperasi, kantin sekolah, bazaar tahunan, wartel, usaha fotokopi, dll.
2.11
Pengelolaan Manajemen Keuangan di Sekolah
Penyusunan
dan pengelolaan keuangan dilaksanakan atas landasan ketentuan
perundang-undangan, yaitu :
- UUD 1945 pasal 23 ayat (1) mengenai APBN.
- Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan RI No.0257/K/1974; No.221 th.1974; No.Kep.1606/M.K/I/II/1974 tentang Peraturan Sumbangan Pembinaan Pendidikan.
- Keputusan Presiden tentang Penghapusan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar.
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, P dan K dan Menteri Keuangan RI No.33 tahun 1978; No.038/K/1978 tentang Pedoman Pengelolaan Subsidi Bantuan Biaya Penyelenggaran Sekolah Dasar Negeri.
Pengelolaan akan dianggap efektif apabila merujuk pada
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk satu tahun
pelajaran, para kepala sekolah bersama semua pemegang peran di sekolah pada
umumnya menempuh langkah-langkah sebagai berikut :
- Merancang suatu program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tahun pelajaran yang bersangkutan.
- Melakukan inventarisasi semua kegiatan dan menghitung perkiraan kebutuhan dana penunjang.
- Melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat dihimpun.
- Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang bersangkutan.
- Melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia untuk masing-masing kegiatan (Depdiknas, 2000 : 178 – 179)
- Menuangkan perhitungan-perhitungan rinci tersebut ke dalam suatu format yang telah disepakati untuk digunakan oleh setiap sekolah.
- Pengesahan dokumen RAPBS oleh instansi yang berwenang
Dengan tersedianya dokumen tertulis mengenai RAPBS tersebut
Kepala Sekolah dapat mengkomunikasikannya secara terbuka kepada semua pihak
yang memerlukan. Sumber dana yang tersedia di dalam RAPBS di manfaatkan untuk
membiayai berbagai kegiatan manajemen operasional sekolah pada tahun pelajaran
yang bersangkutan. Pada umumnya pengeluaran dana yang dihimpun oleh sekolah
mencakup 5 kategori pembiayaan sebagai berikut :
- Pemeliharaan, rehabilitasi dan pengadaan sarana/prasarana pendidikan.
- Peningkatan kegiatan dan proses belajar mengajar.
- Peningkatan kegiatan pembinaan kesehatan
- Dukungan biaya kegiatan sekolah dan peningkatan personil
- Kegiatan rumah tangga sekolah dan BP3
Dana yang tersedia didalam RAPBS dapat sekaligus mencakup
kegiatan untuk pengembangan sekolah. Namun demikian dana untuk keperluan
pengembangan sekolah dapat disediakan secara khusus, sebagai tambahan dari
RAPBS yang telah disusun. Untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah
diprogramkan sekolah dalam satu tahun pelajaran, diperlukan tersedianya
sejumlah dana tertentu pula. Berapa besarnya dana yang diperlukan oleh sekolah
agar tujuan itu dapat dicapai telah dihitung secara cermat oleh setiap sekolah
melalui penyusunan RAPBS. Apabila jumlah dana yang diperlukan pada satu tahun
pelajaran dibagi dengan jumlah semua siswa kelas I, II dan III di sekolah itu,
maka akan ditemukan Satuan Harga Per Siswa (SHPS). Jumlah dana yang diperlukan
oleh setiap sekolah sangat beragam. Jumlah siswa pada setiap sekolah pun
berbeda-beda. Oleh karena itu SHPS pada masing-masing sekolah dengan sendirinya
akan berbeda pula. Meskipun demikian sebenarnya harus ada suatu patokan SHPS
minimal agar suatu mutu pendidikan tertentu dapat dicapai secara nasional.
2.12
Pertanggungjawaban Keuangan Sekolah
Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan dibidang keuangan
terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Pengevaluasian
dilakukan setiap triwulan atau per semester. Dana yang digunakan akan
dipertanggungjawabkan kepada sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh dari
orang tua siswa, maka dana tersebut akan dipertanggung jawabkan oleh kepala
sekolah kepada oran gtua siswa. Begitu pula jika dana tersebut bersumber dari
pemerintah maka akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Pada dasarnya setiap sekolah sudah menyelenggarakan sistem
pengelolaan yang baik, tetapi sistem yang efektif kurang dilaksanakan.
Ketidakdisiplinan dalam penggunaan anggaran, serta pemimpin yang boros selalu
menjadi fenomena tersendiri. Untuk itu diperlukan kepemimpinan dan manajemen
pengelolaan yang efektif menuju keseimbangan antara sistem yang ada dalam
mendistribusikan sumber-sumber dana pendidikan di Indonesia.
Pelaksanaan administrasi peralatan dan perlengkapan sudah
merupakan pekerjaan rutin dan orang-orang di hadapkan kesukaran-kesukaran yang
kurang berarti, namun untuk penyempurnaan pekerjaan para ahli menyarankan
beberapa pedoman pelaksanaan administrasinya, sbb :
- Hendaknya kepala sekolah sebagai administrator tidak terlalu menyibukkan dirinya secara langsung dengan urusan pelaksanaan administrasi peralatan dan perlengkapan pengajaran
- Melakukan sisi pencatatan yang tepat sehingga mudah di kerjakan
- Administrasi peralatan dan perlengkapan pengajaran harus senantiasa ditinjau dari segi pelayanan untuk turut memperlancar pelaksanaan program pengajaran
Kondisi-kondisi diatas akan terpenuhi jika administrator
mengikutsertakan semua guru dalam perencanaan seleksi, distribusi dan
penggunaan serta pengawasan peralatan dan perlengkapan pengajaran.
DAFTAR PUSTAKA
- Bafadal, Ibrahim. 2004. Manajemen Perlengkapan Sekolah. Jakarta : PT BUMIKARSA.
- Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah. 2007. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Soepardi,Imam. 1988. Dasar-Dasar Administrasi Pendidikan. Jember : FKIP Universitas Jember
- Natawijaya, Rochman.1981. Ilmu Keguruan Pendidikan Nasional. Jakarta : PT New Aqua Press.
- Burhanuddin, Yusak.2005. Administrasi Pendidikan. Bandung : CV.Pustaka Setia
- Sutisna, Oteng.1983. Administrasi Pendidikan : Dasar Teoritis untuk Praktek Profesional.Bandung : Angkasa.
- Sahertian, P.A,1994. Dimensi Administrasi Pendidikan.Surabaya : Usaha Nasional.
- Tim Pakar Manajemen Pendidikan UM. 2003. Manajemen Pendidikan: Analisis Substansi dan Aplikasinya dalam Institusi Pendidikan.Malang : UM
makalah ini cukup membantu saya terimakasih....
BalasHapusAlhamdulillah syukon... sangat membantu:)
BalasHapusyuk kunjungi https://yukshijrah.blogspot.co.id/